PEMALANG – Polemik kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di Kabupaten Pemalang kembali menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang yang terkesan nyaman dengan pola bongkar-pasang Pelaksana Tugas (Plt) dinilai mencerminkan ketidakpastian tata kelola pemerintahan dan sarat akan kepentingan politik.
Narasi lawatan atau konsultasi yang kerap digaungkan oleh pihak instansi terkait ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini digugat. Alih-alih dipandang sebagai langkah administratif yang prosedural, manuver tersebut justru dinilai sebatas drama birokrasi untuk mengulur-ulur waktu.
