“Jabatan Sekda bukan alat kompromi politik. Ini jabatan strategis yang menentukan arah administrasi daerah. Kalau terlalu lama kosong, maka wajar masyarakat curiga ada permainan kepentingan di belakang layar,” pungkas Dr. Imam.
Hingga berita ini diturunkan, publik Pemalang masih menunggu langkah konkret dan keberanian politik dari Kepala Daerah untuk segera mendudukkan pejabat definitif yang dipilih berdasarkan sistem merit demi transparansi dan kemajuan tata kelola daerah.
