CMI NEWS — Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menuai kecaman luas setelah merilis lebih dari tiga juta dokumen Epstein Files yang justru dinilai melukai korban, alih-alih membuka jalan keadilan.
Alih-alih mengungkap jaringan kejahatan seksual mendiang Jeffrey Epstein, publikasi tersebut memicu kemarahan karena identitas korban terekspos, sementara nama-nama yang diduga memfasilitasi kejahatan justru disensor ketat.
Sejumlah penyintas menyebut langkah DOJ sebagai bentuk pengkhianatan institusional, karena negara yang seharusnya melindungi korban justru membuka kembali luka lama mereka.
Penelusuran terhadap dokumen yang dirilis menunjukkan kejanggalan serius.
Dalam sejumlah berkas, nama lengkap, alamat rumah, hingga nomor telepon korban tercantum jelas.
Sebaliknya, dokumen yang mengarah pada perekrutan dan fasilitasi korban dipenuhi blok sensor hitam.
Beberapa email tahun 2014–2015 bahkan memuat bahasa bernada eksploitasi seksual, namun identitas pengirim sepenuhnya dihapus, meski konteksnya mengarah pada dugaan tindak pidana.
“Jika tidak ada laki-laki yang terlibat, lalu mengapa hampir seluruh pernyataan korban justru disensor?” kata salah satu penyintas, dikutip dari The Telegraph, Rabu (11/2/2026).
Salah satu dokumen paling dinanti publik adalah draf dakwaan federal awal 2000-an dari Kejaksaan Florida Selatan.
Dalam berkas tersebut, Epstein disebut tidak bertindak sendiri, melainkan bersama tiga individu lain yang berperan membujuk dan merekrut anak di bawah umur untuk prostitusi.
Namun hingga kini, ketiga nama itu sepenuhnya disamarkan, memicu kecurigaan publik soal adanya perlindungan terhadap pihak tertentu.
Pernyataan DOJ Dipertanyakan
Menanggapi kritik, DOJ menyatakan bahwa seluruh nama yang disensor adalah perempuan korban, bukan pelaku pria.
Namun klaim itu dipatahkan oleh fakta lapangan.
Beberapa email eksplisit soal perekrutan tetap disensor, sementara nama korban justru lolos penyamaran.
“Tidak masuk akal bila pernyataan korban dihapus, tapi dugaan perekrut dibiarkan anonim,” ujar anggota Kongres AS Ro Khanna.
Situasi memburuk setelah terungkap bahwa hampir 100 korban tercantum dalam rilis awal dokumen.
DOJ nyaris menghadapi sidang darurat di pengadilan federal sebelum akhirnya mencapai kesepakatan dengan kuasa hukum korban untuk menarik berkas bermasalah.
Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengakui adanya kesalahan dan menyebut pihaknya telah bertindak cepat melakukan perbaikan.
Namun bagi para korban, penyesalan itu dinilai terlambat.
“Nama, alamat, nomor saya muncul begitu saja. Itu bukan keadilan,”
kata Dani Bensky, salah satu penyintas.
Korban lain melaporkan ancaman pembunuhan dan intimidasi, hanya beberapa hari setelah dokumen dipublikasikan.
“Ketika sistem yang seharusnya melindungi justru melukai, itu pengkhianatan yang sangat dalam,” ujar penyintas lainnya.
Kongres Ancam Langkah Hukum
Meski DOJ menyatakan telah memenuhi kewajiban hukum, Kongres menilai jutaan arsip lain masih ditahan dengan dalih hak istimewa hukum.
Ro Khanna bersama anggota DPR lintas partai Thomas Massie bahkan mengancam langkah contempt of Congress hingga impeachment terhadap Jaksa Agung jika akses penuh tetap ditolak.
“Kongres tidak bisa mengawasi penegakan hukum jika catatan penting terus disembunyikan,”
tegas Khanna.
DOJ menegaskan tidak ada bukti baru yang cukup kuat untuk menuntut tokoh berpengaruh yang namanya muncul dalam dokumen, termasuk politisi dan miliarder global.
