BANYUWANGI – Tim kuasa hukum dari Kantor Advokat Guntur Mustaqim, S.H. & Partner resmi mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Kepolisian Resor (Polres) Banyuwangi di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Senin (2/3/2026). Langkah hukum ini diambil untuk menguji keabsahan proses penangkapan dan penyelidikan yang dinilai cacat prosedur.

Gugatan ini dipicu oleh dugaan pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP) dan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh aparat kepolisian dalam menangani klien mereka. Selain praperadilan, tim hukum juga melayangkan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) secara struktural.

“Kami mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penyelidikan. Ini adalah langkah konstitusional agar segala aturan dalam KUHAP dan KUHP diluruskan secara hukum,” ujar Guntur Mustaqim, S.H., Senin (2/3).

Salah satu anggota tim kuasa hukum dari perkumpulan Black Lawyer, Sugeng Hariyanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk memastikan hak konstitusional warga negara, sekaligus menepis narasi negatif yang berkembang.

Pihaknya keberatan dengan framing publik yang membenturkan profesi advokat dengan isu debt collector (DC) dalam perkara ini. “Kami adalah pengacara, dan kami berdiri untuk memastikan hak-hak hukum warga negara tidak dianulir,” tegas Sugeng.

Poin Utama Pelanggaran Prosedur

Dalam keterangannya kepada awak media, tim kuasa hukum menyoroti beberapa poin krusial yang menjadi dasar gugatan:

  • Penahanan Tanpa Status: Klien diduga ditahan selama kurang lebih 24 jam tanpa kejelasan status hukum yang pasti.

  • Ketidaksesuaian SOP: Tindakan aparat dinilai tidak profesional dan cenderung mengabaikan asas due process of law.

  • Bantahan Pidana: Tim hukum membantah keras tuduhan adanya pengeroyokan, penganiayaan, maupun pengerumunan sebagaimana isu yang viral di media sosial.

“Kami melihat tindakan yang dilakukan tidak sesuai SOP. Jangan sampai aparat terkesan arogan atau semena-mena. Kami meminta atensi Kapolri dan Kapolres untuk pembinaan jajaran agar tetap humanis dan profesional,” tambah Sugeng.

Meski melakukan gugatan, Guntur Mustaqim menyatakan tetap mengapresiasi Polres Banyuwangi yang membuka ruang pengujian melalui mekanisme hukum yang sah. Ia berharap proses ini menjadi momentum evaluasi agar penegakan hukum di Banyuwangi tetap transparan dan bebas dari praktik kriminalisasi.

Sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat untuk menentukan apakah prosedur kepolisian dalam perkara ini sah menurut undang-undang atau tidak.