Hal ini berdasarkan adanya program Trans7 yang dinilai memuat unsur SARA yang menyesatkan soal kehidupan di pesantren, keberatan dan protes keras terhadap tayangan program “Expose Uncensored” di Trans7 yang ditayangkan pada Senin, 13 Oktober 2025.
“Tayangan tersebut tidak hanya melanggar prinsip jurnalisme, tetapi juga melecehkan pesantren dan tokoh-tokohnya. Berpotensi mengganggu harmoni sosial di tengah masyarakat. Tayangan itu menuai protes karena dianggap membentuk citra negatif terhadap santri, kiai, dan lembaga keagamaan. Tentunya kita ikut menyikapi dengan kecaman dan akan menempuh jalur hukum seperti yang sudah di lakukan oleh Pengurus NU maupun GP Ansor di berbagai daerah, dengan menunggu arahan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang atau dari mandataris Ketua PC GP Ansor Pemalang.” jelas Helmi Nuky Nugroho, SH. MH. CMLC Ketua LBH GP Ansor Pemalang, rabu 15/10/2025.
AdvertisementScroll kebawah untuk lihat konten
Helmi juga menambahkan program tersebut berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), terutama soal penghormatan terhadap nilai agama dan keberagaman. Adanya dugaan tindak pidana bidang penyiaran terkait program siaran yg mengandung informasi menghasut, mendiskreditkan dan merendahkan martabat Kiyai dan pesantren oleh program siaran Xpose Uncensored Trans7 yg ditayangkan tgl 13 Oktober 2025 sebagaimana tegas diatur pada pasal 36 ayat 5 dan 6 UU No.32 th 2022 ttg Penyiaran.
Sikap LBH GP Ansor Pusat antara lain pertama menuntut Trans7 untuk menayangkan program penyeimbang yang menampilkan kiprah santri, pesantren dan kiai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
