Pemalang, cminews.co.id – Menindaklanjuti laporan mengenai pembangunan tower telekomunikasi di Desa Saradan, Kecamatan Pemalang, yang diduga berdiri di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSDA) tanpa izin resmi, Marcab Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Pemalang bersama Organisasi Masyarakat 234SC Kabupaten Pemalang akan menggelar aksi damai. Aksi ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang digagas pemerintah pusat.
Aksi ini bertujuan untuk meminta kejelasan dan kepastian hukum dari Pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai pembangunan tower tersebut.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2018 yang mengubah Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, setiap pembangunan tower harus memenuhi persyaratan perizinan yang ketat.
“Kami prihatin, di atas lahan sawah dibangun menara telekomunikasi. Kami menduga bangunan ini tidak memiliki izin resmi karena berdiri di atas LSDA. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, aksi ini juga merupakan wujud peran serta kami sebagai organisasi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami ingin memastikan tata kelola wilayah yang baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar perwakilan LMPI Pemalang.
LMPI Kabupaten Pemalang telah menyampaikan rencana aksi ini kepada pihak-pihak terkait. Organisasi yang beralamat di Desa Bandelan, Kecamatan Taman, belakang Polres Pemalang, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk protes, melainkan ajakan untuk menjaga penegakan aturan dan transparansi di Kabupaten Pemalang.
Dalam kesempatan yang sama, Ormas 234SC DPC Pemalang juga menyatakan dukungan terhadap aksi tersebut. Mereka menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Aksi damai ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan serta meningkatkan transparansi dalam proses pembangunan infrastruktur di wilayahnya,” ujar perwakilan Ormas 234SC Pemalang.
Masyarakat berharap adanya tindak lanjut dari pihak berwenang terkait permasalahan ini guna memastikan bahwa setiap pembangunan di Kabupaten Pemalang sesuai dengan regulasi yang ada serta tidak mengancam ketahanan pangan nasional.
