PEMALANG – Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, Kamis (26/3/2026). LKPJ ini menandai periode krusial transisi perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Bupati menegaskan bahwa dokumen LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintah daerah kepada masyarakat melalui representasi rakyat di DPRD. Forum ini menjadi ruang evaluasi dan refleksi atas seluruh capaian pembangunan sepanjang tahun 2025.

Dalam pidatonya, Bupati Anom menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan jembatan antara visi lama “Pemalang Adil, Makmur, Agamis, dan Ngangeni” (RPJMD 2021–2026) menuju arah kebijakan baru “Pemalang Bercahaya” dengan misi “Rhapsodi” (RPJMD 2025–2029).

“Tahun 2025 dipandang sebagai masa transisi pembangunan daerah. Prinsip kesinambungan ini penting untuk menjaga stabilitas kebijakan, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta memperkuat capaian indikator makro daerah,” ujar Bupati Anom di hadapan anggota dewan.

Dari sisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Pemalang menunjukkan kinerja positif. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,812 triliun, atau berhasil melampaui target dengan capaian 100,25 persen.

Angka tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp523,47 miliar dan pendapatan transfer mencapai Rp2,288 triliun. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp2,789 triliun (94,91 persen), yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja tidak terduga, hingga infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.

Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan secara resmi dokumen LKPJ oleh Bupati Anom Widiyantoro kepada Wakil Ketua DPRD Pemalang, Slamet Ramuji. Dokumen tersebut selanjutnya akan dipelajari dan dibahas oleh DPRD untuk diberikan rekomendasi guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun mendatang.