PEMALANG, CMI News – Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun (LPS) Kabupaten Pemalang telah secara resmi mengukuhkan jajaran kepengurusan baru dalam rangkaian acara Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama yang digelar di Balai Rakyat Gedung DPRD Kabupaten Pemalang, Sabtu (7/3). Dengan tema “Solidaritas Pelaut Migran Pemalang, Perlindungan & Urgensi Penegakan Hukum Internasional”, kegiatan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja laut.
Acara mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, di antaranya dengan kehadiran Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi terhadap langkah LPS Pemalang dalam memperjuangkan hak-hak pelaut migran yang merupakan salah satu kontributor penting bagi ekonomi daerah.
” Bupati Anom menyampaikan bahwa Kabupaten Pemalang memiliki kontribusi besar dalam sektor pekerja migran, khususnya di bidang kelautan. Saat ini Pemkab Pemalang juga tengah menjajaki kerja sama dengan salah satu negara di Eropa untuk memperluas peluang kerja bagi Anak Buah Kapal (ABK)”. ujar Anom Widiyantoro.
Pengukuhan 30 pengurus LPS dilakukan oleh Bupati Pemalang yang diwakili Asisten Administrasi Umum Bagus Sutopo. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan donasi sebesar Rp10 juta dari Lazismu untuk korban banjir bandang di Aceh dan Sumatera Barat, yang diterima oleh Bajuri.
Ketua LPS Pemalang, Ronggo Warsito, menyampaikan bahwa pembentukan serikat ini muncul dari semangat untuk melawan ketidakadilan yang kerap menghadang para pelaut.
“Kita hadir bukan hanya sebagai perkumpulan, melainkan sebagai wadah untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita,” ujarnya, sekaligus memperkenalkan “Salam Samudera Perlawanan” sebagai simbol semangat perlawanan anggota LPS.
Senada dengan itu, Sekretaris LPS, Hamu Fauzi, menjelaskan bahwa organisasi ini lahir dari pengalaman pahit dan keresahan para pelaut di tengah samudera. “LPS adalah rumah bagi pelaut migran, tempat untuk saling memanusiakan, membangkitkan semangat, dan bersama-sama memperjuangkan martabat kita,” ucapnya, sambil menyampaikan salam perlawanan yang disambut antusias oleh peserta.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pemalang melalui, Wakil Ketua DPRD H. Aris Ismail, yang juga menghadiri acara, menyampaikan rasa syukur karena kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, acara ini menjadi ruang penting untuk silaturahmi, konsolidasi, dan pertukaran gagasan antara pelaut, masyarakat, dan pihak terkait.
“Semoga dengan kepengurusan baru ini, LPS semakin solid dalam memperjuangkan hak, keselamatan, dan kesejahteraan para pelaut migran,” harapnya.
Diskusi publik yang diadakan menghadirkan sejumlah pakar dan pejabat terkait sebagai pembicara, antara lain Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Direktur Siber Perlindungan PMI KP2MI Brigjen Pol. Nur Romdhoni, S.IK., M.H., Kepala Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian & Transmigrasi Umroni, S.H., M.H., Direktur LBH DPP Konfederasi Sarbumusi Dr. Muhtar Sa’id, S.H., M.H., serta Kapolres Pemalang AKBP. Rendy Setia Permana, S.I.K., S.H., M.M.. Mereka membahas berbagai aspek perlindungan hukum internasional yang perlu diterapkan untuk melindungi pelaut migran.
Selain diskusi, acara juga diisi dengan kegiatan sosial berupa santunan bagi anak yatim dan penyerahan donasi untuk korban bencana. Kegiatan ditutup dengan buka puasa bersama yang mempererat tali silaturahmi antaranggota dan seluruh peserta yang hadir.
