SEMARANG, cminews.co.id – Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FPP UMP) berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPT KKP) dalam penilaian kelayakan dan fasilitasi kesiapan 17 desa calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027. Desa-desa tersebut tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Sebanyak 17 alumni FPP UMP dilibatkan sebagai personel penilai dan fasilitator, dengan pembagian satu orang untuk setiap calon lokasi. Mereka akan menghimpun data lapangan, memeriksa bukti pendukung, serta membantu memetakan kebutuhan dan kesiapan masing-masing desa sebagai bahan perencanaan program.
Dekan FPP UMP, Dr. Anis Shofiyani, S.P., M.P., menyampaikan bahwa keterlibatan FPP UMP dalam program ini merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan kawasan pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Kolaborasi ini menjadi kesempatan bagi FPP UMP untuk berkontribusi secara langsung melalui keilmuan dan sumber daya manusia yang kami miliki. Kami berharap keterlibatan alumni dapat membantu menghasilkan data yang akurat dan objektif, sehingga perencanaan program Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan alumni juga menjadi sarana untuk menerapkan kompetensi akademik di dunia kerja sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat.
Tim FPP UMP mengikuti pelatihan tim penilai mitra pembangunan yang dijadwalkan berlangsung pada 26–30 Oktober 2026 di Semarang. Pembekalan ini merupakan bagian dari persiapan survei dan verifikasi calon lokasi yang direncanakan berlangsung mulai November 2026.
Manager Program, M. Azharul Rijal, S.Pi., M.Si., menjelaskan bahwa pelibatan alumni dilakukan untuk mendukung proses penilaian dan fasilitasi kesiapan calon lokasi secara terstruktur, sesuai instrumen yang telah ditetapkan KKP.
“Setiap personel akan bertugas di satu calon lokasi untuk menghimpun informasi, memeriksa bukti pendukung, serta mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai pedoman, sehingga hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi bahan perencanaan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Melalui pelatihan tersebut, peserta memperdalam teknik wawancara, observasi lapangan, diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), pemeriksaan dokumen, dan pemeriksaan silang informasi. Tim juga mempraktikkan penggunaan aplikasi KoBoCollect untuk mencatat temuan, melampirkan bukti pendukung, dan mengirimkan hasil survei secara digital.
Penilaian mengikuti instrumen resmi KKP yang memuat enam kriteria utama (K1–K6) dan empat dimensi, yakni kebutuhan, potensi kelautan dan perikanan, kesiapan, serta keterhubungan. Setiap nilai harus didukung data dan bukti yang dapat ditelusuri. Petugas tidak diperkenankan mengubah indikator, bobot, skala penilaian, maupun aturan keputusan yang telah ditetapkan.
Di setiap lokasi, personel lapangan akan meninjau aktivitas kelautan dan perikanan, kondisi sarana prasarana, aksesibilitas, serta situasi sosial ekonomi setempat. Informasi diperoleh melalui observasi, wawancara, FGD, dokumen, foto, dan titik koordinat, kemudian diperiksa silang agar gambaran kondisi desa tidak hanya bertumpu pada satu sumber.
Melalui FGD, masyarakat dan pemangku kepentingan setempat dapat menyampaikan persoalan, potensi, dan prioritas kebutuhan desa. Dengan demikian, penyusunan bahan perencanaan tidak semata mengandalkan angka hasil survei, tetapi juga memperhatikan suara dan pengalaman masyarakat nelayan.
Hasil penilaian akan melewati pengendalian mutu internal pada seluruh lokasi penugasan. Tim memeriksa kelengkapan instrumen, kesesuaian skor dengan bukti, konsistensi informasi, serta dokumentasi digital sebelum hasilnya diteruskan melalui mekanisme KKP.
Keikutsertaan 17 calon lokasi di Cilacap dalam survei tidak berarti seluruhnya otomatis ditetapkan sebagai penerima pembangunan atau bantuan. Keputusan mengenai prioritas dan tahapan lanjutan tetap menjadi kewenangan KKP berdasarkan instrumen, hasil penilaian, dan mekanisme yang berlaku.
Keterlibatan FPP UMP membuka kesempatan bagi alumni untuk menerapkan keahlian akademik secara langsung sekaligus memperkuat pendampingan berbasis kebutuhan masyarakat. Data yang akurat dan rencana kesiapan yang realistis diharapkan membantu mengarahkan program pengembangan kawasan pesisir agar lebih tepat sasaran.
Bagi FPP UMP, kolaborasi tersebut menjadi salah satu wujud pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, terutama dalam menjembatani pengetahuan, kerja lapangan, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui proses penilaian yang objektif dan partisipatif, persiapan KNMP 2027 di Cilacap diharapkan menjadi pijakan bagi penguatan ekonomi dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan. (*)
