BATANG – Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) kini tengah menjadi magnet besar bagi investasi skala nasional maupun global. Kendati demikian, pesatnya pertumbuhan industri di kawasan terbesar di Indonesia ini tidak boleh mengesampingkan nasib masyarakat sekitar.
Sikap tegas tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VI DPR RI ke KITB pada Kamis (21/5/2026). Pertemuan strategis yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian BUMN, Danareksa, serta Pemerintah Kabupaten Batang ini membuka lembaran baru mengenai pengawasan komitmen investor terhadap kesejahteraan daerah.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menyatakan bahwa masuknya pemodal raksasa ke Batang harus berjalan beriringan dengan penyerapan sumber daya manusia (SDM) setempat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi baru bisa dikatakan berhasil jika mampu menekan angka pengangguran di wilayah sekitar kawasan industri.
”Investor itu sebenarnya melihat tiga poin saja sebelum masuk: fasilitas daerah, keringanan atau insentif pajak, dan ketersediaan tenaga kerja. Jika semua ini klop, mereka pasti tertarik,” ujar Rizal.
Rizal juga memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah taktis Pemerintah Kabupaten Batang yang memberikan insentif berupa keringanan pajak daerah bagi perusahaan yang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal hingga minimal 70 persen. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata dalam melindungi hak-hak pekerja daerah di tengah persaingan industri yang ketat.
