SITUBONDO – Kondisi mencekam menghantui warga Perumahan Griya Mastufa Regency, Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Akibat kegagalan konstruksi drainase yang dibiarkan berlarut-larut oleh pihak pengembang, rumah warga kini berada di ambang kehancuran.
Pada Senin (19/01/2026), Pemerintah Desa Panji Kidul melakukan inspeksi mendadak ke lokasi terdampak. Sekretaris Desa, H. Zaini, didampingi Kepala Dusun, Arjo, menyaksikan langsung kerusakan parah pada kediaman Eka Agustin Fitriah di Blok M16. Tembok kamar mandi pecah dan jebol, sementara struktur bangunan mulai miring akibat air hujan yang terus menggerus pondasi.
Selokan Ditutup Permanen
Melihat kerusakan yang berulang sejak tahun 2024 hingga awal 2026 tanpa ada perbaikan dari pengembang, Pemerintah Desa mengambil langkah darurat.
Sekretaris Desa Panji Kidul, H. Zaini, memberikan instruksi tegas untuk menutup saluran air tersebut demi menyelamatkan bangunan yang tersisa.
“Karena ini sudah kejadian yang kedua kalinya, solusinya sementara selokannya ditutup saja supaya tidak terus menggerus pondasi rumah warga,” tegas H. Zaini di lokasi kejadian.
Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan terakhir agar rumah warga tidak roboh, mengingat posisi drainase yang menyatu dengan pondasi—sebuah pelanggaran fatal terhadap standar teknis PUPR.
Warga Kecewa: “Semua Janji Bohong!”
Eka Agustin, pemilik rumah yang paling terdampak, mengaku sudah berulang kali melapor kepada koordinator RT maupun Sekretaris RT. Namun, respon dari Wiwik Damai Cell selaku CEO PT Yudistira justru dianggap tidak berempati terhadap keselamatan warga.
“Katanya lebih mengutamakan fasum yang lain. Padahal rumah saya mau roboh,” ungkap Eka dengan nada kecewa.
Kekecewaan senada disampaikan oleh Dimas, Sekretaris RT setempat. Menurutnya, sejak tahun 2022, pihak developer tidak hanya abai terhadap perbaikan rumah, tetapi juga menelantarkan fasilitas umum (fasum) lainnya. Warga bahkan harus patungan untuk menyalakan lampu jalan yang mati, sementara janji pembangunan musholla tidak kunjung terealisasi. Lebih parah lagi, lahan yang awalnya dijanjikan sebagai Rumah Tahfidz diduga telah dijual oleh pengembang.
“Kami sangat menyesalkan. Semua janji developer bohong belaka,” cetus Dimas.
Jerat Hukum Menanti Pengembang
Berdasarkan fakta di lapangan, PT Yudistira diduga kuat melanggar sejumlah regulasi berat. Selain melanggar UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait kewajiban penyediaan dan penyerahan fasum ke Pemda, developer juga terancam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas informasi menyesatkan.
Secara teknis, konstruksi yang menyatukan drainase dengan pondasi rumah melanggar PP No. 14 Tahun 2016. Jika pengabaian ini menyebabkan kerugian materiil lebih besar atau korban jiwa, pengembang dapat dijerat pasal kelalaian (Pasal 359 & 360 KUHP) serta penipuan (Pasal 378 KUHP).
Saat ini, warga menuntut pertanggungjawaban penuh berupa perbaikan permanen dan audit bangunan menyeluruh. Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik, warga berencana membawa kasus ini ke jalur hukum dan melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) serta DPRD Kabupaten Situbondo






