Koordinator aksi, Hamu Fauzi, menjelaskan bahwa peralihan dari demonstrasi ke audiensi bertujuan agar masyarakat mendapatkan jawaban yang lebih teknis dan detail.
“Aliansi yang lain mengusulkan untuk audiensi saja agar mendapatkan jawaban yang lebih jelas,” ujar Hamu saat dikonfirmasi CMI pada Senin malam (15/12). Menurutnya, jalur komunikasi langsung dianggap lebih efektif untuk membedah 11 poin kesepahaman terkait kinerja DPU yang selama ini dianggap masih minim realisasi.
AdvertisementScroll kebawah untuk lihat konten
Dalam dokumen pemberitahuan sebelumnya, AMPB menyoroti adanya indikasi praktik jual-beli paket proyek dan monopoli pekerjaan pada Anggaran Perubahan 2025. Isu ini menjadi krusial mengingat serapan anggaran yang lambat dapat merugikan daerah secara sistemik.
Fokus utama yang akan dibawa dalam audiensi mendatang adalah lambannya perbaikan infrastruktur vital. Jalur Wisnu–Majakerta dan penanganan rob di wilayah Ulujami menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga menjelang momen Tahun Baru dan bulan Ramadan.
