Cikarang, CMI News – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akhirnya angkat bicara mengenai sorotan publik terhadap status hukum mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Keputusan Mahkamah Agung (MA) Thailand yang mewajibkan Thaksin menjalani hukuman penjara satu tahun kembali memunculkan pertanyaan tentang posisinya di dalam lembaga investasi strategis Indonesia tersebut.
Danantara Hormati Proses Hukum
Dalam pernyataan resminya, Managing Director Global Relations and Governance Danantara, Mohamad Al-Arief, menegaskan bahwa pihaknya menghormati penuh proses hukum di Thailand.
“Kami tidak berada dalam posisi untuk memberikan komentar atas isu hukum maupun politik di yurisdiksi lain. Yang jelas, Danantara selalu menjunjung prinsip tata kelola yang baik,” ujar Arief, Rabu (10/9/2025).
Arief juga menambahkan bahwa bila ada pihak eksternal yang terlibat, termasuk Thaksin, perannya terbatas pada memberikan perspektif mengenai tren ekonomi dan pasar global. Mereka sama sekali tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan investasi yang sepenuhnya dijalankan oleh Badan Pelaksana Danantara dengan pengawasan Dewan Pengawas.
Latar Belakang Kasus Thaksin
Thaksin, yang kembali ke Thailand pada 2023 setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan, sebelumnya ditempatkan di kamar rumah sakit dengan alasan kesehatan. Namun, MA Thailand menilai penempatan tersebut tidak sah dan memerintahkan agar ia kembali ke penjara untuk menjalani hukuman satu tahun.
Meski tengah menghadapi proses hukum, Thaksin tetap tercatat sebagai anggota dewan penasihat Danantara. Posisinya dianggap strategis karena ia memiliki jaringan internasional yang luas serta pengalaman panjang dalam mengelola isu-isu ekonomi lintas negara.
