Ketertutupan informasi Dana BOS tidak hanya melanggar prinsip administrasi, tetapi dapat berujung pada sanksi serius diantaranya ; Sanksi Administratif, Sanksi paling umum adalah pemberian teguran keras hingga penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOS tahap berikutnya. Penghentian dana ini akan sangat merugikan seluruh ekosistem sekolah dan peserta didik.
Sanksi Pidana: Jika ketidaktransparan disertai dengan indikasi penyalahgunaan anggaran yang mengarah pada kerugian negara (misalnya, membuat laporan fiktif atau memperkaya diri), maka hal tersebut akan diproses sebagai tindakan pidana korupsi oleh aparat penegak hukum (Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK).
Pemerintah sudah memberikan otonomi dan fleksibilitas yang besar dalam pengelolaan Dana BOS kepada sekolah. Fleksibilitas ini harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi yang ketat.
Oleh karena itu, masyarakat—terutama orang tua siswa dan Komite Sekolah—harus mengambil peran aktif. Jika sekolah membatasi informasi atau menolak memberikan akses data penggunaan Dana BOS, hal itu adalah indikasi awal yang harus segera dipertanyakan dan dilaporkan kepada dinas pendidikan setempat, Inspektorat, bahkan melalui saluran pengaduan resmi di laman Kemendikbud.
Dana BOS adalah hak anak-anak Indonesia. Menjadikannya transparan adalah kunci untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran demi peningkatan mutu pendidikan.
