“Ini memang kekuatan besar dalam mengawal pembangunan nasional, tapi di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memastikan jumlah ASN berbanding lurus dengan kinerja dan efektivitas pelayanan publik,” tulis Zudan di laman resmi BKN.
Dengan beban birokrasi yang makin besar, Tito menilai penting bagi setiap kepala daerah untuk mengevaluasi jumlah pegawai dan mengutamakan produktivitas. “Belanja pegawai harus dikontrol agar ruang fiskal daerah tetap sehat,” ujarnya.
Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi Jadi Solusi
Tito juga menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan daerah untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan transparansi. Melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), pemerintah berharap sistem administrasi daerah menjadi lebih ramping, efisien, dan akuntabel.
“Kalau bisa dikerjakan digital, kenapa harus rapat berkali-kali? Kita perlu ubah pola pikir birokrasi agar lebih efisien dan berorientasi hasil,” kata Tito.
