Tito menegaskan bahwa efisiensi yang dimaksud bukan berarti memangkas gaji pegawai, melainkan menekan biaya-biaya operasional birokrasi yang selama ini terlalu boros.
“Yang harus diefisiensikan itu belanja birokrasi, bukan gajinya. Misalnya perjalanan dinas, rapat, pemeliharaan — itu semua harus disederhanakan,” tegasnya.
Menurut Tito, pola belanja birokrasi saat ini masih cenderung konsumtif dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan publik. Ia menyebut, banyak pos anggaran daerah yang tersedot untuk hal-hal administratif dibandingkan program nyata untuk masyarakat.
ASN Terus Bertambah, Efisiensi Jadi Tantangan
Kondisi ini diperkuat oleh data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mencatat bahwa jumlah aparatur sipil negara (ASN) terus meningkat dari 4,3 juta orang pada Desember 2024 menjadi 5,2 juta orang per Juli 2025.
