CMI News — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti beban belanja pegawai di pemerintah daerah (pemda) yang dinilainya masih belum efisien.
Dalam situasi di mana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menurun cukup tajam, Tito mengingatkan agar pemda mulai berbenah dengan mengatur ulang alokasi anggaran mereka.
Pada tahun 2026, pemerintah pusat hanya menganggarkan Rp693 triliun untuk TKD, turun sekitar 24,66% dibandingkan 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun. Penurunan ini, menurut Tito, seharusnya mendorong daerah untuk menata ulang struktur birokrasinya dan menekan belanja pegawai yang terlalu besar.
“Waktu pandemi Covid-19, saya ingat betul, 75% ASN bekerja dari rumah, hanya 25% yang di kantor, tapi pekerjaan tetap berjalan. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita,” ujarnya dikutip Sabtu (31/10).
Dorongan Efisiensi Tanpa Pemangkasan Gaji
Tito menegaskan bahwa efisiensi yang dimaksud bukan berarti memangkas gaji pegawai, melainkan menekan biaya-biaya operasional birokrasi yang selama ini terlalu boros.
“Yang harus diefisiensikan itu belanja birokrasi, bukan gajinya. Misalnya perjalanan dinas, rapat, pemeliharaan — itu semua harus disederhanakan,” tegasnya.
Menurut Tito, pola belanja birokrasi saat ini masih cenderung konsumtif dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan publik. Ia menyebut, banyak pos anggaran daerah yang tersedot untuk hal-hal administratif dibandingkan program nyata untuk masyarakat.
ASN Terus Bertambah, Efisiensi Jadi Tantangan
Kondisi ini diperkuat oleh data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mencatat bahwa jumlah aparatur sipil negara (ASN) terus meningkat dari 4,3 juta orang pada Desember 2024 menjadi 5,2 juta orang per Juli 2025.
“Ini memang kekuatan besar dalam mengawal pembangunan nasional, tapi di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memastikan jumlah ASN berbanding lurus dengan kinerja dan efektivitas pelayanan publik,” tulis Zudan di laman resmi BKN.
Dengan beban birokrasi yang makin besar, Tito menilai penting bagi setiap kepala daerah untuk mengevaluasi jumlah pegawai dan mengutamakan produktivitas. “Belanja pegawai harus dikontrol agar ruang fiskal daerah tetap sehat,” ujarnya.
Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi Jadi Solusi
Tito juga menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan daerah untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan transparansi. Melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), pemerintah berharap sistem administrasi daerah menjadi lebih ramping, efisien, dan akuntabel.
“Kalau bisa dikerjakan digital, kenapa harus rapat berkali-kali? Kita perlu ubah pola pikir birokrasi agar lebih efisien dan berorientasi hasil,” kata Tito.
