CMI News — Ketegangan soal kebijakan tarif perdagangan Presiden Donald Trump kini memasuki babak krusial.

Untuk pertama kalinya, sejumlah hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat (MA AS) dari berbagai kubu baik konservatif maupun liberal, secara terbuka mempertanyakan dasar hukum kebijakan tarif yang selama ini menjadi simbol agresivitas perdagangan AS di bawah Trump.

Dalam sidang yang berlangsung lebih dari dua setengah jam pada Rabu (5/11/2025), para hakim menilai bahwa kebijakan tarif tersebut berpotensi melampaui kewenangan eksekutif sekaligus menabrak hak konstitusional Kongres dalam urusan perpajakan.

MA Pertanyakan Landasan Hukum Tarif Trump

Pusat persoalan adalah tarif resiprokal yang diberlakukan Trump terhadap banyak mitra dagang AS, termasuk tambahan bea terhadap Kanada, China, dan Meksiko melalui apa yang ia sebut sebagai “tarif fentanil.”

Dua pengadilan federal sebelumnya menyatakan bahwa Trump tidak memiliki dasar hukum menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk mengenakan tarif tersebut.

Meski begitu, Jaksa Agung D. John Sauer yang mewakili pemerintahan Trump bersikeras bahwa tarif tersebut merupakan kebijakan regulasi, bukan pajak:

“Ini adalah tarif regulasi, bukan tarif yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan,” katanya.

“Fakta bahwa tarif ini menghasilkan pendapatan hanyalah dampak sampingan.”

Namun klaim itu langsung dibantah Hakim Sonia Sotomayor:

“Bapak mengatakan tarif bukan pajak, tapi itulah kenyataannya.”

“Tarif ini menghasilkan uang dari warga AS—jelas ini pendapatan.”

Ia bahkan menegaskan bahwa belum pernah ada presiden yang menggunakan IEEPA untuk menetapkan tarif sejak regulasi tersebut lahir pada 1977.

Kekhawatiran Soal Penyalahgunaan Kekuasaan

Hakim konservatif Neil Gorsuch turut menyoroti faktor lain: potensi penyalahgunaan kekuasaan presiden. Trump sebelumnya menyebut keadaan darurat terkait defisit perdagangan serta penyelundupan fentanyl sebagai dasar penerapan tarif.

“Bagaimana jika presiden memveto undang-undang yang menarik kembali kewenangannya?” ujarnya.

Gorsuch menilai langkah tersebut dapat menggerus otoritas Kongres secara permanen dan menciptakan “jalan satu arah” pengalihan kekuasaan.

Menurut catatan, tarif dimulai dari 10% untuk banyak negara dan dapat meningkat hingga 50% terhadap India dan Brasil.

Committee for a Responsible Federal Budget memperkirakan, bila terus berjalan hingga 2035, kebijakan ini berpotensi menghasilkan tambahan pendapatan hingga US$3 triliun.

Pada paruh kedua fiskal 2025 saja, pendapatan bea masuk mencapai US$151 miliar, naik hampir 300% dibanding tahun sebelumnya.

Penggugat: Tarif = Pajak

Neal Katyal, perwakilan pihak penggugat, mengingatkan bahwa apapun istilah yang digunakan, tarif pada dasarnya merupakan pajak:

“Para pendiri bangsa memberikan kewenangan memungut pajak hanya kepada Kongres.”

Katyal juga menilai alasan defisit perdagangan sebagai landasan tarif tak konsisten. Ia mencontohkan tarif 39% terhadap impor dari Swiss—padahal AS justru mencetak surplus perdagangan dengan negara tersebut.

“Tidak ada presiden yang pernah melakukan hal seperti itu.”

Risiko Pengembalian Dana Rp 12 Kuadriliun

Mahkamah Agung belum menentukan kapan keputusan akan diumumkan. Namun pemerintahan Trump meminta proses dipercepat.

Menteri Keuangan Scott Bessent memperingatkan bahwa bila MA membatalkan tarif tersebut dan menunda putusan hingga pertengahan tahun depan, pemerintah berisiko harus mengembalikan dana lebih dari US$750 miliar (sekitar Rp 12 kuadriliun) kepada importir dan perusahaan terdampak.

Bessent menyatakan lewat X bahwa argumentasi pemerintah cukup kuat, sekaligus menuduh pihak penggugat gagal memahami struktur kebijakan tarif Trump.

Analisis: Dampak Besar untuk Amerika dan Dunia

Sidang ini berpotensi menjadi salah satu momen terpenting dalam lanskap perdagangan global. Jika MA memutuskan tarif tidak sah:

✅ Perdagangan global dapat lebih stabil
✅ Ketidakpastian rantai pasok menurun
✅ Biaya impor AS berkurang → turunkan harga konsumen
✅ Trek negosiasi dengan mitra dagang kembali terbuka

Namun di sisi lain, pembatalan tarif bisa:

⚠ Mengurangi pendapatan federal secara signifikan
⚠ Memicu konflik politik internal antara Kongres dan presiden
⚠ Menantang ulang strategi penyeimbang China

Secara makro, penghapusan tarif berpotensi menurunkan inflasi AS, memperbaiki sentimen bisnis, dan memberikan ruang lebih bagi bank sentral dalam penetapan suku bunga.

Bagi negara berkembang, keputusan ini membuka harapan untuk memperluas ekspor ke AS, yang beberapa tahun terakhir tertahan karena bea masuk tinggi.