Guna memastikan keadilan dan akuntabilitas publik, Komisi A secara resmi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan. Pihaknya mendesak Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas indikasi pelanggaran prosedur serta potensi kerugian negara pada proyek RSUD Randudongkal tersebut.
Soroti Selisih Anggaran Rp2 Miliar, Komisi A DPRD Pemalang Minta Pembatalan Pemenang Tender RSUD Randudongkal Dikaji Ulang
Berita Rekomendasi
