”Dari sisi pembebasan lahan untuk pasar dan alun-alun sebenarnya sudah siap, jadi saat ini kami sangat membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat agar fisiknya bisa segera dibangun,” jelas Sri Purwaningsih.
Solusi Lahan dan Optimalisasi Transportasi Pekerja
Dalam rapat koordinasi tersebut, persoalan perluasan lahan industri juga ikut dibahas menyusul derasnya permintaan dari para investor baru. Menanggapi hal ini, DPR RI berkomitmen penuh untuk menjembatani dan mendorong percepatan koordinasi antara pihak KITB dengan PTPN serta Kementerian BUMN demi kelancaran ekspansi kawasan.
Di sisi lain, Pemkab Batang juga mendorong konsep Transit Oriented Development (TOD) dengan meminta optimalisasi stasiun kereta api khusus pekerja. Kehadiran stasiun penunjang yang permanen dinilai krusial untuk menjamin mobilitas ribuan buruh dan kelancaran arus logistik harian.
Tak hanya itu, guna memastikan dampak ekonomi KITB mengalir ke kas daerah, Pemkab Batang berencana melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola proyek strategis di dalam kawasan, seperti pengelolaan dryport (pelabuhan daratan) serta jaringan distribusi gas industri.
Kunjungan spesifik Komisi VI DPR RI kali ini menegaskan pesan kuat bagi dunia industri: gerbang investasi di Batang terbuka lebar, namun kesejahteraan tenaga kerja lokal dan kesiapan infrastruktur daerah tetap menjadi harga mati yang harus dikawal bersama.
