-Memiliki kinerja yang buruk;
-Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
PNS dipidana dengan pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Pemberhentian PNS merupakan langkah yang tidak mudah bagi pemerintah dan PNS yang terkena dampak. Namun, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ASN di Indonesia dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa informasi ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.
PNS harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkonsultasi dengan atasan atau pihak yang berwenang untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat.
Demikian beberapa penyebab yang membuat PNS seIndonesia dapat dibehentikan kapan saja berdasarkan UU ASN No 20 tahun 2023.
