CMI News — Perbincangan mengenai larangan game online kembali menguat di Indonesia setelah insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading.

Pemerintah menilai perlu mengevaluasi pengaruh game berbasis kekerasan seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), seiring arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden meminta langkah antisipatif terhadap dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul dari game online.

“Beliau menyampaikan bahwa kita perlu memikirkan pembatasan dan mencari solusi atas pengaruh game online,” ujar Prasetyo.

Langkah evaluasi ini memantik diskusi publik, mengingat sejumlah negara sebenarnya lebih dulu menerapkan pembatasan atau pelarangan PUBG.

Jejak Larangan PUBG di Berbagai Negara

Menurut laporan Business Today, beberapa negara telah memblokir PUBG karena alasan keamanan hingga kesehatan mental masyarakat.

✅ 1. India

India memblokir PUBG sejak 2020. Pemerintah melihat game tersebut berpotensi mengancam integritas dan keamanan nasional.

Larangan ini menjadi salah satu keputusan tegas pemerintah India terhadap aplikasi asal Tiongkok.

✅ 2. China

Meski menjadi markas perusahaan penerbit PUBG (Tencent), pemerintah China tetap membatasi game ini.

Kekerasan visual dianggap berlebihan, sehingga Tencent mengganti PUBG dengan game alternatif bernama Game for Peace, yang lebih ramah regulasi:

darah diganti warna hijau,

karakter tidak “tergeletak” saat kalah, melainkan melambai dan terbang.

✅ 3. Pakistan

Pakistan juga melarang PUBG karena dinilai adiktif dan berdampak pada kesehatan fisik serta mental, terutama bagi anak-anak.

✅ 4. Yordania

Yordania telah memblokir PUBG sejak 2019 karena kekhawatiran terhadap dampak negatif bagi masyarakat.

✅ 5. Nepal & Bangladesh

Nepal sempat memblokir PUBG, namun mencabut larangan setelah gugatan di pengadilan.

Bangladesh melarang game tersebut mulai 2022.

✅ 6. Afghanistan

Afghanistan turut melarang PUBG, setelah diskusi multi-pihak bersama psikolog, orang tua, sekolah, hingga otoritas keamanan siber.

Mengapa PUBG Banyak Dipermasalahkan?

Kekhawatiran berbagai pemerintah terhadap PUBG umumnya berkaitan dengan:

potensi kecanduan,

paparan kekerasan terhadap anak muda,

risiko gangguan psikologis,

dinamika keamanan siber,

dampak pada konsentrasi belajar dan produktivitas.

Kasus di Indonesia—yakni ledakan di SMAN 72—memicu diskusi tentang apakah konten game dapat ikut memperburuk perilaku berisiko.

Arah Kebijakan Indonesia

Arahan Presiden Prabowo menandai langkah awal evaluasi terhadap industri game online. Hingga kini, opsi kebijakan yang mungkin diambil mencakup:

pembatasan akses,

pengawasan konten,

mitigasi risiko kesehatan mental,

kolaborasi dengan orang tua, sekolah, dan ahli psikologi.

Belum ada keputusan final terkait larangan total. Namun, pendekatan kehati-hatian dinilai penting untuk meminimalkan potensi dampak negatif, tanpa menutup aspek kreatif dan ekonomi dari industri gim.