CMI News — Pemerintah semakin serius mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi lampu hijau terhadap rencana penerapan mandatori pencampuran etanol 10% (E10) pada setiap liter bensin yang beredar di Indonesia.
Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis menuju kemandirian energi nasional, sekaligus memperkuat transisi menuju bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
“Sekitar 60% konsumsi bensin kita masih impor. Karena itu, Presiden sudah menyetujui rencana mandatori E10. Dengan pencampuran etanol, kita bisa kurangi impor dan menghasilkan BBM yang lebih bersih,” ujar Bahlil dalam acara detikSore on Location: Indonesia Langgas Energi di Anjungan Sarinah, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Selain menekan impor, Bahlil menegaskan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan—terutama sejalan dengan preferensi generasi muda yang semakin sadar isu keberlanjutan.
Menyusul Program B40, Menuju Mandatori B50 di 2026
Kebijakan E10 bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Sebelumnya, Indonesia telah mengimplementasikan program biodiesel 40% (B40) sejak awal 2025 untuk solar. Pemerintah bahkan menargetkan penerapan B50 atau campuran biodiesel 50% pada tahun 2026 mendatang.
Bahlil menilai, kombinasi kebijakan biodiesel dan bioetanol ini menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kemandirian energi bukan hanya soal solar dan bensin, tapi juga pemanfaatan energi baru terbarukan seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Targetnya, pada 2029–2030 Indonesia bisa mencapai minimal 80% kemandirian energi,” ujarnya optimistis.
Tantangan Impor Masih Besar
Hingga saat ini, konsumsi BBM Indonesia tercatat sekitar 1,6 juta barel per hari (bph). Namun, produksi minyak nasional baru mencapai 600 ribu bph, sehingga sekitar 1 juta bph masih dipenuhi lewat impor.
Kondisi tersebut menjadikan kebijakan etanol dan biodiesel bukan hanya sekadar strategi lingkungan, tetapi juga kebijakan ekonomi dan fiskal yang berpotensi menghemat devisa negara.
