Cilacap, cminews.co.id – Polresta Cilacap mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia. Dua tersangka yang merupakan pasangan suami istri diamankan karena diduga memberangkatkan delapan PMI tanpa prosedur resmi.
Pengungkapan kasus disampaikan Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Yovan Fatika Handhiska Aprilaya, dalam konferensi pers di Aula Patriatama Polresta Cilacap, Jumat (20/11/2026).
Kasus ini diungkap oleh Satuan Reserse PPA dan PPO, berawal dari laporan sebuah perusahaan penyalur jasa ketenagakerjaan resmi di Cilacap.
Berdasarkan penyelidikan, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan lima saksi, polisi menetapkan dua tersangka berinisial SH (35) dan MSH (39).
“Berdasarkan penyelidikan dan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh penyidik serta pemeriksaan terhadap lima orang saksi, kami menetapkan dua orang tersangka, yaitu SH (35) dan MSH (39),” jelas Kapolresta.
Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Oktober 2026. Delapan PMI yang diberangkatkan merupakan peserta didik PT Army Family Cabang Cilacap yang telah mendapat pelatihan dan pembekalan untuk menjadi pekerja migran.
Setelah meminta izin pulang kepada perusahaan, mereka justru berangkat kembali ke Malaysia dengan difasilitasi kedua tersangka melalui jalur perorangan, tanpa melalui jalur resmi.

“Delapan pekerja migran Indonesia ini merupakan anak didik dari PT Army Family Cabang Cilacap yang telah dibekali atau dilatih oleh perusahaan untuk dipersiapkan menjadi pekerja migran Indonesia,” ungkap Kapolresta.
Tergiur Rp.2 Juta per Orang
Dari pemeriksaan sementara, kedua tersangka diduga meraup keuntungan Rp.2 juta untuk setiap PMI yang diberangkatkan, sehingga totalnya mencapai Rp 16 juta.
Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang ikut memberikan keuntungan kepada kedua tersangka.
“Yang masih kami dalami adalah apakah ada pihak lain yang memberikan keuntungan kepada kedua tersangka terkait pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ini ke Malaysia,” tegasnya.
Jalan Pintas Berujung Bui, Terancam 15 Tahun Penjara Karena TPPO
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Keduanya terancam pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp.15 miliar.
Kapolresta juga mengimbau masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas saat ingin bekerja ke luar negeri.
“Jangan mudah tergiur dengan tawaran atau jalan pintas untuk bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang legal. Pastikan proses penempatan dilakukan sesuai aturan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang,” pungkas Kapolresta. (*)






