PEMALANG, CMI News – Ketegangan muncul menyusul pemberitaan investigasi terkait dugaan peredaran bebas obat-obatan keras Golongan G di Kabupaten Pemalang. Setelah laporan tersebut dipublikasikan dan menjadi perbincangan luas, pihak yang diduga berperan sebagai penjual berinisial B menghubungi tim media melalui sambungan telepon dan melontarkan tantangan duel.

Peristiwa ini menjadi sorotan tajam karena aktivitas transaksi obat keras daftar G seperti Eximer (Hexymer) dan Tramadol tanpa resep dokter diduga berlangsung setiap hari di area sekitar belakang Gedung KDMP, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, atau di area belakang Samsat Pemalang.

Sebelumnya, pada Jumat (20/11/2026), tim investigasi CMI Group bersama Aliansi Peduli Generasi Muda (APGM) Indonesia Kabupaten Pemalang turun langsung ke lokasi menindaklanjuti keluhan warga. Dari pemantauan di lapangan, tim menemukan adanya aktivitas transaksional obat keras secara bebas yang diduga melibatkan warga setempat berinisial A dan B.

Usai berita tersebut tayang dan viral, terduga penjual berinisial B menelepon tim media dan menantang untuk duel. Menanggapi provokasi tersebut, Pimpinan CMI Group menginstruksikan seluruh jajaran dan tim di lapangan agar tidak terpancing emosi serta tetap berpegang pada koridor hukum.

“Jangan terpancing dalam hal tersebut. Kita fokus pada sosial kontrol. Jika terjadi intimidasi dari pihak manapun, jangan takut sampai dan kumpulkan bukti lalu kita tempuh jalur hukum sesuai yang berlaku,” tegas Pimpinan CMI Group.

Sementara itu, redaksi CMI Group juga telah menyampaikan temuan lapangan tersebut kepada Kasatresnarkoba Polres Pemalang melalui pesan singkat WhatsApp, Jum’at (20/11).

 

Kasatresnarkoba Polres Pemalang, AKP Tri Atmoko, S.H., M.H, pun merespons dan menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

“Makasih infonya, segera tindak lanjut. Sebelumnya yang lalu baru dicek info yang sama,” tulis balasan singkat  Kasatresnarkoba Polres Pemalang, Jumat (20/11).

Sebelumnya, Pimpinan Umum CMI Group bersama Ketua APGM Indonesia Kabupaten Pemalang, mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas, tidak tebang pilih, serta mengusut tuntas rantai pasok obat-obatan keras tersebut hingga ke pemasok utamanya demi melindungi generasi muda Pemalang. Kedua lembaga juga menyatakan kesiapan melayangkan surat resmi kepada Kapolri agar penindakan berjalan serius dan memberikan efek jera.

Secara aturan hukum, mengedarkan atau menyerahkan sediaan farmasi berupa obat keras Golongan G tanpa keahlian, kewenangan, serta izin atau resep resmi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (antara lain Pasal 435 jo. Pasal 138), yang memuat ancaman pidana penjara dan denda.

Selain itu, tindakan intimidasi maupun ancaman terhadap kerja jurnalistik dapat berkonsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat setempat kini menantikan langkah penertiban nyata dari jajaran Polres Pemalang di area belakang Gedung KDMP Mulyoharjo / belakang Samsat Pemalang guna memutus peredaran obat keras ilegal di wilayah tersebut.