Pemalang, CMI News – Merespons dinamika yang berkembang terkait disitanya 6 (enam) unit mobil yang diduga hasil tindak pidana pencurian di dalam area parkir/garasi tertutup milik PT. MJB Pemalang, MC. DANIL,S.H. selaku ketua Lembaga Bantuan Hukum JONG JAVA saat diwawancarai CMI News, Jum’at (28/8/2026), mengapresiasi kinerja pihak Kepolisian yang telah mengungkap perkara pidana yang TKP berada di POLDA BANTEN, dan memberikan pernyataan resmi, bahwa JONG JAVA mendesak seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum, untuk menyikapi persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berbasis pada fakta hukum yang sah (due process of law).
Tindakan hukum dalam memeriksa suatu area privat milik korporasi harus didasarkan pada aturan yang ketat agar tidak mencederai hak hukum pihak mana pun, sekaligus memastikan bahwa tindak pidana primer (pencurian) maupun sekunder (penadahan) dapat diungkap secara terang benderang.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, terdapat enam unit kendaraan roda empat jenis pick up yang dituduhkan sebagai barang curian berada di dalam area garasi internal perusahaan. Area tersebut merupakan wilayah privasi hukum milik PT. MJB Pemalang. Keberadaan unit tersebut saat ini menjadi objek penyelidikan guna menentukan apakah ada keterlibatan pihak internal perusahaan ataukah murni merupakan kelalaian/penitipan tanpa hak dari pihak ketiga.
JONG JAVA memandang bahwa penanganan perkara ini harus memisahkan dua claster hukum:
Tindak Pidana Utama (Pencurian): Fokus utama penyelidikan harus tertuju pada pelaku utama pencurian. Keberadaan mobil di garasi perusahaan tidak lantas serta-merta membuat perusahaan atau pemilik garasi menjadi pelaku pencurian.
Elemen Pasal Penadahan Untuk mengaitkan keberadaan mobil tersebut dengan pihak perusahaan atau pengelola garasi, penyidik wajib membuktikan unsur mens rea (niat jahat). Harus dibuktikan secara sah apakah pihak perusahaan mengetahui atau patut menduga bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan saat disimpan di sana. Jika pihak perusahaan tidak mengetahui (misalnya dititipkan oleh oknum pekerja secara sepihak), maka status hukumnya adalah saksi atau pihak ketiga yang beriktikad baik.
Mengingat lokasi penemuan berada di garasi perusahaan yang bersifat tertutup (area privat), JONG JAVA mengingatkan aparat penegak hukum untuk mematuhi KUHP / KUHAP terkait tata cara penggeledahan dan penyitaan:
Tindakan memasuki pekarangan atau ruangan tertutup harus dibekali dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.
Setiap barang yang diamankan harus dibuatkan Berita Acara Penyitaan yang sah agar bernilai sebagai alat bukti yang valid di persidangan.
Atas dasar analisis hukum di atas, JONG JAVA menyatakan sikap sebagai berikut:
Mendesak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang transparan, tidak berasumsi, dan bersandar penuh pada bukti-bukti material, bukan sekadar opini publik.
Mengingatkan Publik untuk tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) terhadap institusi perusahaan maupun individu di dalamnya hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Mendorong Pihak Perusahaan untuk bersikap kooperatif, membuka akses CCTV, dan memberikan keterangan yang jujur guna membersihkan nama baik korporasi jika memang tidak terlibat dalam permufakatan jahat tersebut.
Oleh karenanya, sudah selayaknya direksi PT. MJB Pemalang untuk diperiksa dalam proses penyidikan, hal ini disebabkan oleh 6 (enam) unit Barang Bukti yang disita terparkir dalam gedung kantor milik PT. MJB Pemalang dan tertutup untuk umum, sehingga perbuatan menyimpan barang illegal Korporasi dianggap tidak melakukan langkah pencegahan atau mitigasi yang diperlukan;
Pemberlakuan Delik Individu: Jika mobil curian tersebut diparkir oleh oknum karyawan atau orang luar tanpa sepengetahuan/izin manajemen PT untuk kepentingan pribadi, maka yang diperiksa sebagai tersangka adalah individu tersebut, bukan PT-nya. Pasal KUHP yang Mengatur Perbuatan menyimpan, menyembunyikan, atau menguasai barang yang patut diduga hasil kejahatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penadahan;
Oleh karenanya, JONG JAVA mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan Langkah Hukum Pembuktian oleh Penyidik Untuk menentukan apakah PT.MJB dapat menjadi tersangka, penyidik kepolisian sudah selayaknya memeriksa Akses Parkir: Siapa saja yang memegang otoritas atas kunci atau akses masuk ke “halaman parkir tertutup” tersebut, Dokumentasi: Memeriksa manifes kendaraan masuk, rekaman CCTV, atau kontrak sewa menyewa area parkir jika ada Mens Rea (Niat Jahat): Apakah jajaran direksi atau manajemen PT.MJB mengetahui keberadaan mobil tersebut dan sengaja mendiamkannya.
JONG JAVA akan terus mengawal kasus ini demi memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa melanggar hak-hak konstitusional warga negara maupun kepastian hukum dunia usaha.
