Poin kritik paling mendasar yang disoroti adalah buruknya tata kelola di kawasan wisata tersebut, khususnya terkait masalah tempat parkir.
“Soal penataan parkir itu bisa dikatakan tidak ada inisiatif dari dinas ataupun dorongan dari Pemda,” tegas APT.
AdvertisementScroll kebawah untuk lihat konten
Ia menjelaskan bahwa penataan yang kacau, di mana area parkir bercampur baur dengan pedagang dan hampir mendekati lokasi wisata utama, membuat Pantai Widuri tidak memiliki standar destinasi yang profesional.
“Kalau seperti yang namanya wisata itu ada penataannya. Buat tempat parkir juga ada area tempat parkirnya, UMKM juga ada tempatnya yang bisa dinikmati. Kalau itu semua hampir membaur satu dalam objek wisata, tidak ada penataan wisata yang bisa dijual,” tambahnya.
Kondisi semrawut ini, menurut insan pers, tidak hanya merusak estetika, tetapi juga menghambat potensi PAD yang seharusnya bisa didapatkan dari sektor pariwisata.
DPRD Janji Dorong Intervensi Provinsi
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Harun Abdul Khafizh, mengakui bahwa banyak potensi wisata di Pemalang yang terabaikan. Ia berjanji akan menindaklanjuti masukan tersebut dan mendorong intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama karena Pemprov tengah gencar menguatkan sektor pariwisata melalui pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pariwisata.
“Jawabannya kita akan sampaikan ke Bapak Bupati. Ini masukan yang sangat berharga,” kata Harun.
Ia menambahkan bahwa jika pengelolaan pariwisata dibuat nyaman, orang tidak akan keberatan mengeluarkan uang yang di dalamnya mengandung retribusi daerah. “Ekonomi juga jalan, perekonomian tumbuh, dan pemerintah bisa mendapatkan pendapatan yang berasal dari kebahagiaan warga,” tutupnya.
