Sejumlah kepala desa di Kabupaten Purworejo menyampaikan penolakan tegas terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mengatur pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai kebijakan ini cenderung dipaksakan dan dapat mengganggu jalannya berbagai program desa yang sudah berjalan dengan baik.
Jika Presiden Prabowo Subianto tetap bersikukuh menerapkan kebijakan tersebut, para kepala desa mengancam akan turun ke jalan untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka.
Lobi Kepala Desa untuk Membatalkan Kebijakan
Dwinanto, salah satu kepala desa di Purworejo, mengungkapkan bahwa para kepala desa di Indonesia saat ini sedang berusaha keras melakukan lobi kepada pemerintah pusat agar kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat dibatalkan.
“Kami sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan kami. Kalau tetap dipaksakan, kami tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi turun ke jalan,” ujar Dwinanto saat diwawancarai pada Kamis (6/3/2025).
Menurut Dwinanto, kebijakan ini sangat merugikan bagi desa-desa yang sudah memiliki program dan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ia menyayangkan jika desa dipaksa untuk mengikuti satu program yang tidak sesuai dengan potensi lokal dan kondisi yang ada di masing-masing desa.
Pemotongan Dana Desa untuk Program MBG
Salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan oleh Dwinanto adalah kebijakan yang cenderung mengalihkan fokus anggaran desa untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para kepala desa menganggap bahwa hampir semua anggaran dan program desa kini dialihkan untuk mendukung MBG, yang berisiko mengurangi dana untuk program-program lain yang lebih mendesak.
“Kami sangat prihatin, seolah-olah seluruh anggaran desa sekarang terfokus hanya pada program makan bergizi gratis. Ini akan berimbas pada program-program pembangunan lain, termasuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi desa,” tambah Dwinanto. Menurutnya, kebijakan ini bisa mengancam keberlanjutan program-program desa yang telah direncanakan dengan seksama dan sudah berjalan dengan baik selama ini.
Tantangan Bagi Kewenangan Desa
Dwinanto juga menekankan bahwa setiap desa seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih, menurutnya, berpotensi merampas kewenangan desa dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Desa itu memiliki kewenangan untuk menentukan program-program yang sesuai dengan visi dan misi mereka. Ketika pemerintah pusat memaksakan satu program, seperti pembentukan koperasi ini, tanpa memperhitungkan kondisi lokal, kami merasa kewenangan kami sebagai kepala desa terampas,” tegas Dwinanto.
Ia pun mempertanyakan bagaimana nasib program-program yang sudah berjalan seperti pembangunan infrastruktur desa dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Eksplorasi konten lain dari CMI News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
