“Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara,” kata Budi Gunawan dalam keterangan, Jumat (1/8/2025).
Di tengah kontroversi tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
Bima Arya menilai pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi dan kreativitas warga yang memuat harapan dan kritik sosial. Dalam negara demokrasi, ekspresi seperti ini wajar selama tidak melanggar hukum dan konstitusi. Ia menegaskan bahwa dalam perayaan resmi kemerdekaan yang harus dikibarkan adalah bendera merah putih sebagai lambang negara. Bendera One Piece tidak boleh dikibarkan di atas atau menggantikan bendera merah putih. Secara umum, pengibaran bendera ini tidak dilarang selama bukan untuk organisasi atau ideologi yang dilarang negara
Fenomena ini menggambarkan dinamika sosial dan budaya di Indonesia, di mana simbol populer budaya global dijadikan medium kritik dan harapan perubahan. Beragam tanggapan muncul dari masyarakat dan pemerintah, memperlihatkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol negara.
