Absennya perangkat desa ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Sebagian warga menilai ketidakhadiran itu sebagai bentuk abai dan cerminan lemahnya tanggung jawab moral.
“Kami sangat mengapresiasi Bupati yang hadir sesuai janji, tapi justru perangkat desa yang sehari-hari hidup di tengah masyarakat ini malah tidak muncul. Pertanyaannya, ke mana mereka?” ungkap seorang tokoh warga dengan nada kecewa.
Situasi ini memunculkan persepsi bahwa perangkat desa justru tidak mampu menempatkan diri di momen penting. Padahal, mereka memiliki kewajiban moral dan administratif untuk hadir dalam forum yang menyangkut kepentingan rakyat. Apalagi, ketika Bupati sudah berkenan turun langsung ke lapangan, semestinya perangkat desa berada di barisan paling depan.
“Kalau Bupati saja bisa meluangkan waktu untuk masyarakat, kenapa perangkat desa yang notabene perpanjangan tangan pemerintah justru menghilang? Ada apa sebenarnya?” tanya warga lainnya yang ikut hadir.
Kehadiran Bupati seharusnya menjadi titik temu yang memperkuat koordinasi antara kabupaten dan desa. Namun, absennya perangkat desa justru menghadirkan kesan terbalik: publik menilai ada jarak dan bahkan ketidakseriusan dari aparatur desa dalam menjalankan fungsinya.
Eksplorasi konten lain dari CMI News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
