Gempa megathrust di Indonesia menjadi topik yang banyak dibicarakan pada tahun 2024, setelah gempa besar berkekuatan 7,1 Skala Richter (SR) mengguncang Pulau Kyushu, Jepang pada 8 Agustus. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono, mengingatkan bahwa Indonesia tinggal menunggu waktu untuk menghadapi gempa megathrust besar, khususnya di dua zona rawan, yaitu Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut.
Daryono menjelaskan, kedua zona ini sudah lama tidak mengalami gempa besar atau mengalami seismic gap—selang waktu lebih dari dua abad tanpa gempa besar. Umumnya, gempa besar memiliki siklus yang bisa memakan waktu ratusan tahun untuk terjadi. Meski demikian, BMKG belum dapat memprediksi secara pasti kapan bencana ini akan terjadi.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa meski isu megathrust bukanlah hal baru, BMKG dan sejumlah pakar merasa perlu untuk terus mengingatkan masyarakat tentang potensi bencana ini. Fokus utama adalah mitigasi, edukasi, serta persiapan untuk mengurangi dampak bencana.
Langkah Antisipasi dan Mitigasi BMKG
BMKG telah melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk mengurangi risiko gempa megathrust, termasuk pemasangan sistem peringatan dini tsunami InaTEWS di zona-zona megathrust. “InaTEWS sengaja dipasang menghadap ke arah megathrust untuk memitigasi potensi bencana,” jelas Dwikorita.
Selain itu, BMKG juga melakukan edukasi kepada masyarakat, baik lokal maupun internasional, dalam rangka mempersiapkan mereka menghadapi bencana. Salah satu bentuk edukasi tersebut adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, hingga shelter tsunami.
BMKG juga tergabung dalam Indian Ocean Tsunami Information Center yang berkantor di kompleks BMKG, bertujuan mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia tentang cara menghadapi gempa dan tsunami.
Pentingnya Pemeriksaan dan Penyebaran Informasi
Selain itu, BMKG melakukan pengecekan berkala terhadap sistem peringatan dini yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah. “Sirine peringatan tsunami yang dihibahkan dari BNPB dan BMKG seharusnya menjadi tanggung jawab pemda untuk pemeliharaannya, dan kami terus menguji secara berkala,” tambah Dwikorita.
Terakhir, BMKG terus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat secara luas, agar semua pihak siap menghadapi bencana alam ini.
Dengan langkah-langkah mitigasi yang telah diambil, BMKG berharap masyarakat Indonesia lebih siap dan waspada menghadapi potensi gempa megathrust yang bisa terjadi kapan saja.
