PEMALANG – Keberhasilan pembangunan daerah tidak lagi hanya diukur dari angka serapan anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan. Esensi utama dari pembangunan adalah sejauh mana manfaat nyata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat bawah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Pemalang, Tutuko Raharjo, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 di Pendopo Kabupaten Pemalang, Senin (30/3/2026).

“Keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari kejelasan arah, ketepatan penetapan prioritas, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Tutuko saat membacakan sambutan tertulis Bupati.

Dalam forum strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan tema pembangunan tahun 2027 yang berfokus pada pengembangan potensi ekonomi lokal. Strategi utamanya adalah mengintegrasikan sektor pariwisata dengan sektor-sektor produktif lainnya seperti industri, pertanian, perikanan, dan UMKM.

Tutuko menjelaskan bahwa tantangan masa depan yang semakin kompleks menuntut pemerintah daerah untuk melakukan adaptasi cepat terhadap teknologi dan dinamika pasar. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus bertumpu pada kekuatan sektor riil.

“Pariwisata harus menjadi penggerak ekonomi wilayah, pertanian sebagai basis industri pangan modern, perikanan sebagai kekuatan ekonomi pesisir, dan UMKM sebagai fondasi ekonomi rakyat yang tangguh,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen agar sektor pertanian dan perikanan tidak lagi berhenti pada tahap produksi mentah. Fokus ke depan adalah pengembangan tahap pengolahan, pemasaran, hingga industrialisasi (hilirisasi) agar petani dan nelayan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar.

Selain itu, sektor UMKM ditargetkan untuk segera “naik kelas”. Pemerintah mendorong pelaku usaha kecil untuk beralih dari ekonomi subsistem menuju ekonomi produktif yang mampu bersaing di pasar digital global.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pemalang, Moh. Sidik, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2027 ini merupakan tahapan krusial untuk memastikan perencanaan disusun secara partisipatif dan selaras dengan kebijakan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, seluruh perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan mengintegrasikan berbagai isu strategis, termasuk hasil rembug stunting tahun 2026.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber ahli, di antaranya dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Sekda Pemalang, serta Kepala BPS Kabupaten Pemalang yang memaparkan kesiapan Sensus Ekonomi Tahun 2026 sebagai basis data pembangunan ke depan.

Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang berharap dapat menciptakan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan guna mewujudkan perencanaan yang lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan rakyat luas.