JAKARTA, 17 November 2025 – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, melayangkan kritik keras dan sejumlah catatan kritis terhadap kondisi keuangan serta roadmap proyek PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya. Kritikan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025) kemarin.
Sorotan utama Rizal Bawazier terfokus pada dua isu krusial: struktur permodalan yang rapuh dan kejelasan proyek bernilai triliunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meskipun Rizal mengakui adanya perbaikan kinerja keuangan dibandingkan BUMN Karya lainnya, ia menyoroti masalah serius pada rasio utang terhadap modal (Debt to Equity Ratio/DER) kedua perusahaan, yang dinilai berada di ambang kekhawatiran.
- PT Nindya Karya: Memiliki DER 2,22 kali.
- PT Brantas Abipraya: Memiliki DER 2,7 kali.
“Debt equity ratio ini 2,22 kali. Kalau yang Brantas 2,7. Ini di ambang kekhawatiran, yaitu 4 kali menurut peraturan pemerintah,” ujar Rizal.
Rizal secara tegas mempertanyakan mengapa tidak ada target penurunan DER yang jelas dalam roadmap perusahaan hingga tahun 2026. Menurutnya, DER yang tinggi ini mengindikasikan bahwa kedua BUMN masih terlalu bergantung pada utang atau pinjaman bank untuk menjalankan operasinya, yang berpotensi membebani keuangan negara.
Desakan Klarifikasi Proyek IKN Senilai Rp5 Triliun
Rizal juga menuntut penjelasan detail mengenai status proyek-proyek besar yang tengah dikerjakan kedua BUMN di IKN, khususnya yang melibatkan dana fantastis dan menjadi perhatian publik.
