Program “Lapor Pak Purbaya” sendiri merupakan inisiatif transparansi dan akuntabilitas yang dirilis baru-baru ini untuk menampung laporan langsung dari masyarakat mengenai pelayanan pajak dan bea cukai. Kanal pengaduan ini bisa diakses melalui WhatsApp, dan setiap pesan diklaim dibaca langsung oleh Menteri Keuangan.
Dalam dua hari sejak diluncurkan, layanan tersebut sudah menerima lebih dari 15 ribu aduan, mulai dari keluhan pelayanan, dugaan pungutan liar, hingga laporan perilaku tidak pantas pegawai.
Langkah Purbaya ini mendapat apresiasi dari publik karena dinilai membawa semangat reformasi birokrasi yang lebih konkret dan responsif. Namun di sisi lain, ancamannya juga menandai tantangan besar dalam menegakkan disiplin ASN di tengah perubahan budaya kerja pasca-pandemi, di mana ruang publik seperti coffee shop sering dianggap sebagai “kantor kedua”.
Analisis: Citra ASN dan Tantangan Reformasi
Kasus “nongkrong di coffee shop” ini menjadi refleksi menarik mengenai citra aparatur negara di mata publik. Dalam era keterbukaan informasi, perilaku personal pegawai pemerintah di ruang publik dapat dengan cepat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi tempat mereka bekerja.
Langkah cepat Purbaya juga menunjukkan arah baru kebijakan birokrasi: menegakkan disiplin bukan hanya melalui aturan internal, tapi juga lewat pengawasan publik yang partisipatif. Program seperti “Lapor Pak Purbaya” berpotensi menjadi alat kontrol sosial yang efektif — sekaligus pengingat bahwa reputasi aparatur publik kini dibangun di ruang digital dan dunia nyata secara bersamaan.
