Menjadi dorongan bagi sektor teknologi bersih (cleantech) dan investasi hijau di Indonesia.
Memungkinkan penciptaan nilai tambah dari limbah—tak hanya beban pengelolaan tetapi sumber energi dan penerimaan.
Memperkuat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) terkait pengelolaan limbah dan energi terbarukan.
Risiko:
Implementasi yang lambat bisa memperpanjang biaya sosial dan ekonomi akibat dampak kesehatan dan lingkungan (misalnya akibat pembakaran sampah).
Ketergantungan pada regulasi dan kerjasama antar-level pemerintahan yang kompleks—penerapan Perpres 109/2025 akan membutuhkan koordinasi yang kuat.
Aspek finansial: biaya investasi tinggi, kebutuhan teknologi yang tepat, serta model bisnis yang menghasilkan (misalnya tarif listrik dari WTE, jaminan pembelian listrik oleh perusahaan negara) menjadi kunci keberhasilan.
