“Yang kami larang itu kegiatan yang membebankan orang tua siswa. Banyak dari mereka harus berutang hanya demi membiayai study tour anak-anaknya,” ujar Dedi melalui unggahan di Instagram pribadinya.

Selain itu, ia juga mengingatkan peristiwa kecelakaan tragis yang menimpa siswa SMK di Depok saat melakukan study tour, yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia.

“Keselamatan siswa adalah prioritas utama. Kita tidak ingin kejadian serupa terulang,” imbuhnya.

Kebijakan Dedi Mulyadi ini juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah lainnya, seperti Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

Mereka kompak melarang kegiatan study tour dengan alasan menghindari beban ekonomi bagi orang tua serta risiko kecelakaan yang bisa terjadi selama perjalanan.

Meski begitu, Semarang memilih jalur berbeda dengan tetap memperbolehkan study tour, asalkan semua prosedur keselamatan dipatuhi.

“Kami ingin tetap memberikan pengalaman belajar di luar kelas kepada siswa, namun dengan pengawasan yang ketat,” tegas Agustina.

Dengan perbedaan kebijakan ini, apakah keputusan Wali Kota Semarang tetap aman bagi siswa? Yang jelas, pemerintah daerah harus memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan demi keselamatan dan kenyamanan siswa dalam mengikuti kegiatan study tour.