Pemalang, CMI News – Pemerintah Kabupaten Pemalang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2026 dalam rapat paripurna pada Senin (13/9/2025).
Dalam penyampaiannya, Nurkholes menegaskan fokus pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai isu strategis yang menjadi perhatian fraksi, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengembangan City Walk, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor kesehatan, pendidikan, serta upaya penanganan kemiskinan dan pelestarian lingkungan.
Salah satu prioritas utama adalah percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan di wilayah selatan Pemalang yang dinilai sangat strategis untuk menunjang konektivitas antar desa dan kecamatan. Pemerintah daerah pun telah mengalokasikan anggaran secara bertahap dan memastikan dukungan pendanaan dari berbagai sumber agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Pembangunan City Walk juga mengalami kemajuan dengan pekerjaan overlay sepanjang 2,6 km dan pemasangan lantai granit serta drainase di sisi utara. Setelah tahap tersebut selesai, pengerjaan akan berlanjut ke sisi selatan dengan penambahan fasilitas pendukung seperti penerangan jalan, furnitur jalan, dan penghijauan wilayah. Penyelesaian fisik proyek ini ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2025.
Terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp 290 miliar yang diajukan dalam Raperda APBD 2026, Pemkab Pemalang telah menyesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah melalui perhitungan Debt Service Coverage Ratio. Dari total tersebut, Rp 200 miliar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pengadaan alat kesehatan di RSUD Randudongkal.
Untuk meningkatkan PAD, Pemkab Pemalang menyiapkan strategi melalui penyusunan basis data pajak dan retribusi daerah untuk memetakan potensi pajak secara nyata. Selain itu, penyesuaian tarif pajak dan retribusi akan diimbangi dengan pemberian insentif dan keringanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang taat juga menjadi prioritas.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang berharap pembangunan dan pelayanan publik dapat meningkat signifikan, mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
