Sorotan terhadap Realisasi Pajak 2024 dan Proyeksi 2025
Salah satu poin krusial yang disorot Rizal adalah ketiadaan data realisasi pajak badan tahun 2024 dan proyeksi untuk tahun 2025 dalam publikasi resmi perusahaan.
“Komisi VI DPR tidak bisa menguji kontribusi riil perusahaan terhadap penerimaan negara jika data intinya tidak disajikan. Bagaimana kami bisa melakukan fungsi pengawasan dengan data yang tidak lengkap dan cenderung meragukan?” tegasnya.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Rizal Bawazier mewajibkan manajemen PTFI untuk menyerahkan data resmi dalam bentuk tertulis kepada Komisi VI, yang berisi:
- Realisasi Pajak Badan Tahun 2024
- Proyeksi Pajak Badan Tahun 2025
Dokumen tertulis ini dinilai penting sebagai dasar DPR mengawasi kontribusi fiskal perusahaan tambang raksasa tersebut.
Selain isu fiskal, Rizal Bawazier juga kembali menyinggung pembahasan strategis mengenai kemungkinan pengambilalihan penuh usaha PT Freeport Indonesia oleh negara.
Menurutnya, rencana ini tidak bisa diputuskan tanpa dasar perhitungan yang valid. Ia menyebut bahwa proyeksi atas rencana pengambilalihan tersebut belum pernah dijelaskan secara konkret dan detail.
