JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, secara tegas pasang badan demi melindungi hak jutaan nasabah PT Taspen (Persero). Politisi Senior PKS tersebut melayangkan kritik keras terkait kebijakan korporasi yang mengalokasikan dana jumbo sebesar Rp1,8 triliun untuk investasi obligasi di pasar keuangan tanpa transparansi dan mitigasi risiko yang matang.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Direktur Utama PT Taspen dan PT ASABRI di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Rizal mengingatkan manajemen untuk tidak main-main dalam mengelola dana amanah tersebut.
“Harus hati-hati karena investasinya cukup besar, dikhawatirkan akan menjadi masalah hukum di masa depan. Sebagai contoh tahun 2025 saja PT Taspen sudah mengalami kerugian akibat investasi yang tidak jelas,” ujar Rizal di hadapan forum rapat, Rabu (8/7/2026).
Desak Restu Kemenkeu dan BI, Tolak Keputusan Sepihak
Rizal menilai, rekam jejak rapor merah keuangan Taspen dalam beberapa tahun belakangan seharusnya menjadi alarm keras. Guna meminimalkan potensi kerugian yang berulang, ia menuntut agar rencana investasi Rp1,8 triliun ini wajib mengantongi pengawasan dan persetujuan dari otoritas keuangan negara, bukan diputus secara sepihak.
“Apakah Menteri Keuangan atau Bank Indonesia yang sudah lebih dulu memberikan masukan terkait investasi ini? Namun jika tujuannya untuk menyehatkan keuangan perusahaan memang harus didukung, dengan catatan harus melalui persetujuan dan tidak diambil secara sepihak,” tegasnya.
Selain menyoroti pos investasi, legislator asal Dapil Jawa Tengah X ini juga mendesak PT Taspen melakukan langkah radikal alias revolusi pelayanan demi kepentingan nasabah yang didominasi oleh para pensiunan. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas bisnis dengan menutup rapat celah korupsi.
Rizal secara spesifik menggarisbawahi dua poin krusial untuk pembenahan Taspen ke depan:
-
Sistem Bersih Tanpa Suap: Manajemen wajib menjalankan bisnis secara bersih dan melarang keras seluruh pegawainya menerima suap dari kalangan mana pun.
-
Penyederhanaan Klaim & Terobosan Jaringan: Taspen diminta menyederhanakan birokrasi pengajuan klaim dan meluncurkan terobosan baru dengan menambah mitra bayar pensiun di lapangan.
“Kita tidak ingin nasabah merasa dirugikan karena uang yang selama ini dikumpulkan malah dibuat untuk investasi,” pungkas Rizal Bawazier.
Langkah pengawasan ketat ini menjadi sangat krusial mengingat skala tanggung jawab PT Taspen yang kini mengelola hajat hidup sekitar 6,7 juta peserta di seluruh Indonesia. Jumlah masif tersebut mencakup 3,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dan 3,2 juta warga pensiunan yang menggantungkan masa tuanya pada tata kelola perusahaan yang sehat.
