JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier, mendesak Kementerian Koperasi untuk segera turun tangan mengatasi krisis likuiditas akut yang menimpa tiga Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Pekalongan, Jawa Tengah.
Desakan ini disampaikan langsung oleh legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X tersebut dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, beserta jajarannya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Rizal menegaskan bahwa kasus gagal bayar ini telah berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum dan penyelesaian yang konkret bagi para nasabah.
Dalam interupsinya, Rizal Bawazier memaparkan bahwa persoalan di daerah pemilihannya belum menunjukkan progres penyelesaian yang utuh. Ia secara spesifik menyebutkan tiga lembaga keuangan mikro syariah yang kini tengah bermasalah, yaitu: BMT Mitra Umat, BMT Mandiri Umat Pekalongan, BMT Maju Sejahtera (Matra), dan Modus Konversi Aset yang Menyulitkan Nasabah.
Rizal mengungkapkan bahwa ketiga BMT tersebut sebenarnya memiliki kekayaan berupa aset tidak bergerak, seperti bidang-bidang tanah. Namun, masalah utama terletak pada ketiadaan dana likuid (cash) untuk membayar simpanan anggota yang ingin menarik dana mereka.
Lebih lanjut, ia menyoroti kebijakan pengelola BMT yang dinilai memberatkan dan tidak realistis bagi masyarakat kecil yang menjadi korban gagal bayar.
