JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa, sebuah langkah strategis yang disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier.
Bagi Rizal Bawazier, yang merupakan perwakilan dari Dapil Jawa Tengah X (Pemalang, Pekalongan, dan Batang), pembentukan badan ini adalah terobosan penting untuk mengatasi bencana banjir rob dan abrasi yang sudah menjadi masalah menahun di kawasan pesisir. Ia menekankan bahwa langkah ini harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata, ujar Rizal dalam keterangannya, Selasa 26 Agustus 2025.
Fokus Utama: Tanggul Laut Raksasa di Pemalang, Pekalongan, dan Batang
Rizal menegaskan bahwa Badan Otorita Pantura harus memprioritaskan pembangunan tanggul laut raksasa di titik-titik paling rawan. Menurutnya, daerah pesisir Ulujami Pemalang, Pekalongan, hingga pantai barat Batang adalah kawasan yang paling sering dilanda rob dan membutuhkan penanganan darurat.
“Gerak cepat sangat dibutuhkan agar tanggul raksasa segera dibangun di sepanjang pantai utara, terutama Pemalang, Pekalongan, dan Batang,” ujar Rizal. “Warga masyarakat sudah sangat menderita. Tanpa tanggul ini, mereka akan terus menjadi korban.”
Tanggul Raksasa Jaga Ekonomi dan Transportasi Nasional
Banjir rob di Pantura Jawa Tengah tidak hanya merugikan ribuan rumah warga, tetapi juga melumpuhkan lahan pertanian, aktivitas ekonomi, dan pendidikan. Rizal menambahkan, keberadaan tanggul raksasa juga vital untuk melindungi jalur transportasi nasional dan kawasan industri yang menjadi urat nadi ekonomi Indonesia. Jika masalah ini terus dibiarkan, negara akan menanggung kerugian yang jauh lebih besar.
Rizal berkomitmen penuh untuk mengawal kinerja Badan Otorita Pantura agar pembangunan tanggul laut dapat masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) dan segera direalisasikan. Ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya berhenti pada kajian, tetapi segera memulai aksi di lapangan.
Untuk mempercepat proyek ini, Rizal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, ia juga mendorong pengoptimalan peran swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Pemerintah sebelumnya telah memasukkan proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa ke dalam daftar PSN, dengan harapan proyek ini tidak hanya menahan rob tetapi juga membuka kawasan baru untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, Rizal mengingatkan agar tahapan teknis tidak menjadi alasan penundaan.
“Pemerintah pusat sudah ambil langkah tepat dengan membentuk badan ini. Selanjutnya, yang kita tunggu adalah aksi nyata di lapangan,” pungkas Rizal. “Jangan sampai warga pesisir terus menanggung derita akibat banjir rob tanpa ada solusi.”
