Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, menjelaskan bahwa skema ini menyasar masyarakat yang belum memenuhi syarat kredit perbankan (nonbankable), terutama pekerja informal, generasi muda, dan MBR dengan penghasilan di kisaran upah minimum.
“Di tahap awal, masyarakat menyewa rumah selama dua tahun. Sebagian cicilan sewanya dikumpulkan sebagai uang muka untuk beralih ke KPR subsidi,” jelas Junaidi.
Dengan konsep ini, MBR dapat menempati hunian lebih cepat tanpa harus menunggu tabungan besar untuk uang muka, sembari memperbaiki rekam kredit dan kelayakan finansial mereka.
Momentum Baru untuk Akses Perumahan Rakyat
Kebijakan pemutihan kredit kecil dan dorongan terhadap skema RTO mencerminkan arah baru pemerintah dalam menjembatani kesenjangan akses perumahan.
Di satu sisi, langkah ini berpotensi mengurangi beban psikologis dan administratif masyarakat kecil, sementara di sisi lain, mendorong partisipasi aktif pengembang dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional.
Jika implementasinya berjalan efektif, program ini tidak hanya memperbaiki credit score MBR, tetapi juga memperluas permintaan terhadap sektor perumahan rakyat yang selama ini stagnan karena hambatan finansial.
