Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki track record keuangan masyarakat kecil, sehingga mereka kembali memenuhi syarat untuk mengajukan KPR subsidi atau program pembiayaan perumahan lainnya.
SLIK OJK Jadi Kendala Utama Akses Rumah Rakyat
Selama ini, skor kredit SLIK OJK menjadi batu sandungan bagi banyak pekerja berpenghasilan rendah. Catatan tunggakan kecil, bahkan hanya beberapa ratus ribu rupiah, seringkali membuat pengajuan KPR mereka langsung ditolak oleh perbankan.
Karena itu, Kementerian Keuangan bersama BP Tapera kini melakukan pendataan ulang terhadap calon debitur MBR yang memiliki pinjaman aktif di bawah Rp1 juta, untuk diproses pemutihannya secara bertahap.
Langkah ini sejalan dengan misi pemerintah memperluas akses hunian layak dan terjangkau, sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan sektor properti rakyat.
Skema Rent to Own (RTO): Solusi Alternatif untuk Akses Hunian
Selain kebijakan pemutihan kredit kecil, kalangan pengembang perumahan juga tengah mendorong skema pembiayaan alternatif berupa Rent to Own (RTO) atau sewa beli.
