“Sudah disetujui oleh tiga menteri, jadi enggak ada masalah. Tinggal mereka kirim surat, nanti uangnya langsung kami transfer,” tegasnya.
Langkah Reformasi Fiskal Energi
Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi fiskal di sektor energi, yang selama ini menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar dalam APBN. Pemerintah berupaya menciptakan sistem pembayaran yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel, mengingat fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah sering kali membuat beban kompensasi membengkak.
Analis menilai, pembayaran kompensasi secara bulanan akan mengurangi tekanan likuiditas pada Pertamina dan PLN, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan belanja modal dan distribusi energi nasional.
Dengan reformasi ini, pemerintah berharap arus kas BUMN energi lebih sehat, sementara pengendalian fiskal tetap terjaga agar ruang belanja negara tetap produktif dan berkelanjutan.
