Selain Meki Nawipa, banyak pihak diantaranya mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, pihak gereja Papua dan sejumlah elemen juga turut bersuara menolak program transmigrasi yang bermuara pada genosida orang asli Papua.
“Saya tidak pusing dengan program Presiden, tapi saya dukung pernyataan masyarakat Papua bahwa tolak transmigrasi ini” tegas Nawipa.
Program transmigrasi ke Papua pertama kali dijalankan pemerintah pada 1966. Saat itu, Papua telah empat tahun berada di bawah administrasi Indonesia, usai Perjanjian New York. Transmigrasi itu berlangsung tiga tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) kontroversial yang mengesahkan integrasi Papua ke Indonesia, jelas Nawipa.
Eksplorasi konten lain dari CMI News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
