Misalnya, kebijakan DJP yang memberikan penghapusan sanksi administratif untuk keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT terkait implementasi Coretax menunjukkan bahwa sistem yang belum optimal telah berdampak ke sisi operasional wajib pajak.
Analisis: Apa yang Sebenarnya Terjadi?
1. Estimasi rendah kompleksitas proyek TI: Implementasi sistem besar seperti Coretax melibatkan integrasi banyak subsistem, migrasi data, dan uji coba yang mapan—tampaknya kurang diperhitungkan.
2. Manajemen kontrak dan kontrol mutu: Kejadian kualitas pekerjaan terlewat oleh quality control menunjukkan kelemahan governance proyek.
3. Ketergantungan terhadap kontraktor asing: Memperpanjang kontrak tanpa akses penuh ke source code menimbulkan resiko strategis: keterbatasan kontrol, biaya tambahan, dan ketergantungan.
4. Dampak terhadap penerimaan negara & layanan publik: Mundurnya sistem berarti efisiensi yang dijanjikan tertunda—potensi penerimaan bisa tertahan sementara wajib pajak menghadapi ketidakpastian.
5. Potensi positif bila berhasil: Jika sistem bisa diperbaiki, dan sumber kode diserahkan sehingga tim lokal bisa mengelola secara mandiri—ini bisa memperkuat kedaulatan teknologi pajak Indonesia dan mengurangi beban eksternal jangka panjang.
