JAKARTA, CMI News — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menyoroti belum adanya alokasi anggaran untuk revitalisasi pasar tradisional dalam realisasi anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ia mendesak pemerintah agar memastikan program tersebut kembali menjadi prioritas pada penyusunan anggaran tahun 2027, sekaligus meningkatkan transparansi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Rizal dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pekan lalu. Dikutip CMI News dari sumber, pada Kamis (23/7/2026).
Pada awal penyampaiannya, Rizal menyinggung aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi terkait rencana perjanjian perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia meminta penjelasan konkret dari pemerintah mengenai sikap dan langkah tindak lanjut terhadap masukan tersebut, khususnya mengenai transparansi proses pembahasan hingga tahap ratifikasi.
Rizal mengaku belum puas terhadap realisasi serapan anggaran Kemendag. Menurutnya, meski capaian realisasi anggaran secara umum mendekati pagu yang ditetapkan, absennya alokasi untuk revitalisasi pasar tradisional menjadi catatan kritis yang harus segera dievaluasi dan diperbaiki.
“Jangan sampai pada tahun 2026 maupun 2027 revitalisasi pasar tradisional kembali tidak mendapatkan anggaran. Kalau masih ada sisa anggaran, sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pasar-pasar rakyat yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah X tersebut.
Ia menilai revitalisasi pasar tradisional merupakan program strategis yang berdampak langsung pada daya saing perdagangan domestik serta keberlangsungan usaha para pedagang kecil di daerah.
Selain revitalisasi pasar, Rizal juga menuntut keterbukaan data terkait pelaksanaan program UMKM Bisa Ekspor. Secara khusus, ia meminta rincian data mengenai jumlah pelaku UMKM di wilayah dapilnya—yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Kota Pekalongan, dan Batang—yang telah berhasil menembus pasar internasional.
Ia turut mempertanyakan efektivitas mekanisme pendampingan yang dilakukan Kemendag di tingkat daerah agar tidak sekadar menjadi program formalitas.
Rizal berharap Kemendag dapat meningkatkan akurasi data serta pemerataan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai daerah. Menurutnya, evaluasi berkala dan data yang transparan sangat penting bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan demi memastikan anggaran negara berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
