SEMARANG – Inisiatif Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam menggelar Sekolah Antikorupsi bertajuk “Ngopeni Lan Nglakoni Desa Tanpo Korupsi” menuai apresiasi tinggi dari para kepala desa (kades) di wilayahnya. Bahkan, harapan agar program serupa dapat direplikasi secara berkelanjutan hingga tingkat kabupaten pun mengemuka.

Ungkapan positif tersebut salah satunya datang dari Kepala Desa Sidowangi, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Muji Subagyo. Ditemui di sela-sela acara Sekolah Antikorupsi yang berlangsung di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, pada Selasa (29/4/2025), Muji menilai program ini sebagai terobosan penting dalam pendidikan antikorupsi.

“Menurut saya bagus, ini terobosan soal pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh Gubernur Ahmad Luthfi. Tapi saya berharap tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau bisa ini bisa berkelanjutan di tingkat kabupaten,” ujarnya penuh harap.

Muji menambahkan, perluasan program ke tingkat kabupaten akan lebih efektif dalam menjangkau seluruh kepala desa, sehingga pemahaman mendalam mengenai konsep desa antikorupsi dapat tercapai secara merata. Ia juga menekankan bahwa saat ini, kepala desa dituntut untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan bantuan keuangan dari berbagai tingkatan pemerintahan. Situasi ini berbeda dengan awal-awal dana desa digulirkan.

“Tidak semua kepala desa itu berangkat dari pendidikan yang sama, sehingga dengan adanya Sekolah Antikorupsi ini semua konsep bisa diketahui. Bahwa ada celah-celah yang selama ini atau sebelum jadi kepala desa itu tidak saya ketahui tentang aturan, terutama pembangunan di desa, sekarang jadi tahu,” jelasnya.

Senada dengan Muji, Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Cipto Teguh Wibowo, juga memberikan pujian atas Sekolah Antikorupsi gagasan Ahmad Luthfi. Menurutnya, kegiatan ini memacu kinerja kepala desa untuk lebih cermat dalam bertindak sesuai aturan yang berlaku.

“Alhamdulillah ada Sekolah Antikorupsi ini. Sangat bermanfaat karena kita tahu mana pos-pos yang sebenarnya (penggunaan Bankeu),” kata Cipto.

Lebih lanjut, Cipto menyoroti beberapa kendala administratif yang kerap dihadapi, seperti persyaratan faktur dari perusahaan bermodal besar untuk pencairan dana desa, serta perubahan aturan yang dinamis. Ia mencontohkan perubahan terbaru terkait ketahanan pangan yang menyebabkan tertundanya pencairan dana.

“Mohon kepada pemerintah provinsi untuk dipermudah sehingga bisa lebih enak. Ini mau swakelola susah karena harus mencari faktur pajaknya, tidak bisa keluar,” ungkapnya.

Menariknya, Cipto mengaku bahwa di wilayahnya belum ada praktik intervensi atau upaya “bermain-main” dari pihak luar. Ia menduga hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi kepala desa di Cilongok. Sambil berkelakar, ia menyampaikan filosofi lokal, “‘Golek jeneng, aja golek jenang.’ Artinya golek jeneng sing apik kanggo anak putu, aja golek jenang ning desa mengko dadi dipenjara. Begitu,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa Sekolah Antikorupsi ini diikuti oleh 7.810 kepala desa sebagai langkah preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari lembaga-lembaga kredibel seperti KPK RI, BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Polda Jawa Tengah.

Langkah pencegahan korupsi di Jawa Tengah telah membuahkan hasil dengan terbentuknya 30 Desa Antikorupsi. Ahmad Luthfi menambahkan bahwa saat ini terdapat 297 desa lainnya yang sedang dalam proses pengajuan sebagai Desa Antikorupsi.

“Artinya ini adalah upaya agar pembangunan yang leading sector-nya di desa nanti betul-betul tepat sasaran karena membangun provinsi itu besar. Jateng itu besar. Dari mana kita bangun, adalah dari desa itu sendiri. Di sana ada potensi desa, wisata desa, lumbung pangan desa, semuanya ada di desa,” pungkasnya.