Scroll untuk baca artikel
banner
banner
banner
Berita

Menperin Minta Kenaikan UMP 2026 Berbasis Keadilan: Industri Butuh Efisiensi, Pekerja Butuh Perlindungan

×

Menperin Minta Kenaikan UMP 2026 Berbasis Keadilan: Industri Butuh Efisiensi, Pekerja Butuh Perlindungan

Sebarkan artikel ini

Kesenjangan Upah Antarwilayah Jadi Sorotan

Isu UMP kembali memanas setelah sejumlah serikat pekerja menolak sistem kenaikan upah yang dianggap “pukul rata”. Mereka menilai formula tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi dan biaya hidup di tiap wilayah.

Sebagai contoh, UMP Karawang dilaporkan bisa tembus hingga Rp6,5 juta per bulan, sementara Yogyakarta hanya berkisar di Rp2 juta. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan formula upah baru.

Pemerintah sendiri tengah menyiapkan mekanisme baru yang lebih adaptif dan berbasis data, dengan melibatkan unsur tripartit — pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha — sebelum keputusan resmi diumumkan.

























banner
error:
Verified by MonsterInsights