Pemalang – Gelombang keresahan dari tenaga pendidik honorer di Kabupaten Pemalang mencapai puncaknya.

Aliansi Forum Guru Honorer Non-Dapodik Kabupaten Pemalang secara resmi mendeklarasikan kesiapan mereka untuk menggelar aksi damai, pada 25 November 2025.

Aksi ini sebagai bentuk protes keras terhadap kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib mereka.

​Deklarasi yang terekam dalam sebuah video ini menampilkan puluhan guru honorer sebagai perwakilan per kecamatan, baik pria maupun wanita, yang berdiri bersama dengan ekspresi penuh tekad.

Mereka menganggap aksi ini sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai “bentuk ketidakpedulian pemerintah” terhadap pengabdian yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun.

 

​Pernyataan Sikap yang Tegas

​Dalam deklarasinya, juru bicara aliansi menyampaikan pernyataan sikap yang tegas di hadapan rekan-rekannya:

​”Kami, Aliansi Forum Guru Honorer Non-Dapodik Kabupaten Pemalang, menyatakan: Siap mengikuti aksi damai, sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap guru honorer di Kabupaten Pemalang.

​Seruan keras ini ditutup dengan kepalan tangan yang diangkat serentak dan sorakan semangat, mencerminkan frustrasi kolektif dan dorongan untuk menuntut hak-hak mereka.

Sebagai informasi, aksi ini akan diikuti sebanyak 900 orang guru honorer Non-Dapodik se-kabupaten, pada 25 November 2025 mendatang.

 

​Status Non-Dapodik: Akar Permasalahan Kesejahteraan

​Guru honorer non-Dapodik (Non-Data Pokok Pendidikan) adalah para pendidik yang mengajar di sekolah namun belum terdata secara resmi dalam sistem data Kemendikbudristek. Status non-Dapodik ini sering kali menjadi hambatan besar, karena:

​Mereka tidak bisa mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diprioritaskan untuk guru honorer yang sudah terdata.

​Mereka tidak memiliki akses pada program tunjangan atau insentif yang diberikan pemerintah pusat, membuat gaji mereka sangat bergantung pada kemampuan anggaran sekolah atau komite.

​Aksi damai yang akan dilakukan ini menyoroti diskriminasi status yang dialami para guru yang tetap berdedikasi mendidik anak bangsa meskipun dengan imbalan yang jauh dari kata layak.

​Menuntut Keadilan dan Pengakuan
​Melalui aksi damai ini, Aliansi Forum Guru Honorer Non-Dapodik Pemalang menuntut beberapa hal krusial:

​Pengakuan Resmi: Pemerintah harus memberikan pengakuan resmi terhadap masa kerja dan kontribusi guru non-Dapodik.

​Jalur Afirmasi: Dibukanya jalur khusus atau afirmasi agar guru non-Dapodik dapat terdata dan memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK.

​Kesejahteraan yang Layak: Jaminan upah atau insentif yang setara dengan standar hidup layak di Kabupaten Pemalang.

​Aksi ini diharapkan tidak hanya menjadi penggerak perubahan di Pemalang, tetapi juga mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi yang komprehensif dan berkeadilan bagi seluruh guru honorer di Indonesia, tanpa terkecuali mereka yang berada di luar sistem data resmi.